Ditulis pada tanggal 15 November 2013, oleh spiub, pada kategori Artikel, berita

Oleh :  San Rudiyanto, SE., Ak
Auditor Internal Universitas Brawijaya

Mungkin kita sering mendengar istilah BLU, namun apa itu BLU kadang kita masih belum sepenuhnya tahu, berikut sedikit catatan mengenai karakteristik BLU, perbedaan dengan instansi pemerintah biasa / belum  BLU dan bagaimana caranya instansi/lembaga untuk bisa ditetapkan sebagai BLU?

Pengertian Badan Layanan Umum (BLU) menurut Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 Pasal 1 adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Satker BLU dapat memiliki fleksibilitas  dalam hal pengelolaan keuangan yang berbeda dengan instansi biasanya (Non BLU) berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat (Ps 2 PP 23/2005).  Berikut beberapa hal terkait dengan fleksibilitas yang diberikan kepada satker BLU yaitu :

  1. Pendapatan dapat digunakan langsung, tanpa terlebih dahulu disetorkan ke Kas Negara.
  2. Belanja menggunakan pola anggaran fleksibel dengan ambang batas tertentu.
  3. Dapat mengelola kas BLU untuk memanfaatkan idle cash BLU yang hasilnya menjadi
    pendapatan BLU.
  4. Dapat memberikan piutang usaha maupun menghapus piutang sampai batas tertentu.
  5. Dapat melakukan utang sesuai jenjang dengan tanggung jawab pelunasan berada pada BLU.
  6. Dapat melakukan investasi jangka panjang dengan seijin Menteri Keuangan.
  7. Dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan barang/jasa dan dapat mengalihkan barang inventaris.
  8. Dapat diberikan remunerasi sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalisme.
  9. Surplus dapat digunakan untuk tahun berikutnya dan defisit dapat dimintakan dari APBN untuk Public Service Obligation (PSO).
  10. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan profesional non PNS.
  11. Pengaturan organisasi dan nomenklatur diserahkan kepada Kementerian/Lembaga dan BLU yang bersangkutan dengan seijin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Fleksibilitas tersebut dimaksudkan untuk mendorong satker BLU dalam menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip dan kaedah manajemen yang baik dalam rangka mewujudkan tata kelola  organisasi yang baik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Bagaimanakah caranya bagi satker yang ingin ditetapkan sebagai Satker BLU?

Untuk menjadi satker PK BLU, Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD dapat mengusulkan instansi pemerintah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif untuk menerapkan PPK BLU kepada Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya (Pasal 5 PP 23/2005).

Apa saja sumber dana operasional BLU?

Berikut sumber dana operasional BLU  seperti disebutkan dalam  Pasal 14 PP 23/2005 yaitu :

  1. APBN/APBD
  2. Pendapatan dari jasa layanan kepada Masyarakat
  3. Hibah tidak terikat
  4. Hibah terikat
  5. Kerjasama BLU dengan pihak ketiga dan hasil usaha lainnya.

Sumber : Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum